Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan

  • Miar Universitas Palangka Raya
  • Wiwin Zakiyah Universitas Palangka Raya
  • Jonathan Giovanni Universitas Palangka Raya
  • Silvia Cerisma T Universitas Palangka Raya
Abstract views: 37 , PDF downloads: 25
Keywords: Desentralisasi Fiskal, Investasi, Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Abstract

Kebijakan otonomi daerah berdampak kepada perbedaan pelaksanaan dan hasil pembangunan dari setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akan mengembangkan strategi daerahnya sendiri untuk perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Kebijakan pembangunan masing-masing kabupaten/kota akan berbeda, terutama kebijakan dalam bidang pembangunan ekonomi (desentralisasi fiskal, investasi, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah) tetapi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Menyikapi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi di Indonesia. Melalui data time series, cross section data panel diperoleh 70 populasi. Data dianalisis dengan Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, belanja modal, kinerja keuangan daerah, berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun koefisiennya positif. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negative. investasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negative. Belanja modal berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien positif. Kinerja keuangan daerah berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negative. Pengaruh Tidak langsung : Desentralisasi fiscal, investasi, belanja modal dan kinerja keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negative.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ai, Siti Farida. (2011). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Ahmad Ma’ruf dan Latri Wihastuti. (2008). Pertumbuhan Ekonomi: Determinan dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 9 No. 1.
Amalia, Fitri., dkk. (2022). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Widina Bhakti Persada.
Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Arsyad, Lincolin. (1999). Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKP.
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2022). Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2022). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2018 – 2022.
Badan Pusat Statistik. (2022). Kemiskinan dan Ketimpangan.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Selatan Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukamara Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamandau Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seruyan Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Katingan Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Murung Raya Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Palangka Raya. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Palangka Raya Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaPangka Raya. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Basri, Y, Z. & Mulyadi Subri. (2003). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Berita Kalteng. (2023). “Maret 2022, Angka Kemiskinan Di Kalteng Mencapai 5,28 Persen”, diakses pada 13 Mei 2023 dari https://beritakalteng.com/.
Biro Adpim. (2023). “Pemprov kalteng bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota tangani masalah kemiskinan akibat dampak covid-19”, diakses pada 13 Mei 2023 dari https://biroadpim.kalteng.go.id/.
Darise, Nurlan. (2008). Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri. Jakarta: Kembangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. (2022). Data Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi kamilantan Tengah 2016-2021
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan, diakses pada 02 Mei 2022 dari https://djpk.kemenku.go.id
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2022). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2022, diakses pada 02 Mei 2022 dari https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.
Dinarjito A. & Dharmazi A. (2020). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Kalimantan Timur” , 2(1), hlm. 57-72.
Ernawati, Tia. (2021). Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi. Cirebon: Insania.
Fadillah, A. A. R. (2017). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di LQ45. Jurnal Akuntansi, 12(1).
Fahmi, I. (2018). Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan. Bandung: Alfabet.
Hamid, Hendrawati. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makasar: De La Macca.
Hamzah, M. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 – 2017. Tesis. Yogyakarta: Universitas Veteran Negeri.
Halim, Abdul. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. (2008), Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
Hartomo dan Aziz. (2017). Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
Haughton. (2020). Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan Handbook on Poverty and Inequality). Jakarta: Salemba Empat.
Hutabarat, D.D., dkk. (2016). Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jendral Perbendeharaan Kementerian Keuangan.
Igamo, A., & Aulia Falianty, T. (2015). SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS The Impact of Electronic Money on The Efficiency of The Payment System And The Substitution of Cash In Indonesia. Sijdeb, 2(3), 237–254.
Irawan Pirda. (2018). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Serta Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di ProvinsiI Kalimantan Timur. Skripsi. Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman.
Ira Puspitasari (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Pengertian Belanja Modal, diakses pada 05 Mei 2022 di https://www.kemenku.go.id
Khusaini, Mohammad. (2018). Keuangan Daerah. Malang: UB Prees.
Kuncoro, Mudrajat. (2000). Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan). Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Kuncoro, Murdrajat. (2006). Ekonomi Pembangunan. Jakarta. Salemba Empat.
Kuncoro, Mudrajat. (2017) . Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kabijakan Edisi ke-4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mankiw, N Gregory. (2014). Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat.
Mangkoesoebroto, Gurinto. (1997). Ekonomi Publik Edisi ke-5. Yogyakarta: BPFE-UGM
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Miar. (2022). Dilema Antara Tingginya Belanja Modal dan Masyarakat yang Sejahtera dalam Usaha Pemekaran Wilayah. Yogyakarta: Deepublish.
Muttaqien. (2016). Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah Pe,bangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan Dan Demokratis. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia
Nugroho, F. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Nurdin, Ismail. & Harati, Sri. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
NSWI. (2022). “Investasi Per Kabupaten/Kota”, diakses pada 5 Januari 2022 dari https://nswi.bkpm.go.id/.
NSWI. (2023). “Investasi Per Kabupaten/Kota”, diakses pada 13 Mei 2023 dari https://nswi.bkpm.go.id/.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Riduwan Akdon. (2007). Rumusan Data Dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabrta.
Rikah Mustika. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Tertinggi di Kalimantan, diakses pada 05 Oktober 2022 dari https://mmc.kalteng.go.id
Risuhedi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomsi Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Sadono, Sukirno. (2000). Makroekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari
Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
Sadono, Sukirno. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
Sadono, Sukirno.(2014). MAKRO EKONOMI Teori Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
Sandjojo. (2011). Metode analysis Jalur (Path Analysis) dan Aplikasinya. Jakarta: Penerbit Pusaka Sinar Harapan.
Saputra dan Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia (JAAI), 16(2), 185-199.
Sarwono, Jonathan. (2012). Path Analysis Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
Sefta Maheza (2022). Analisis Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Skripsi. Palangka Raya : Universitas Palangka Raya.
Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Sofiati, Ayu N. (2017). KEUANGAN di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.
Jakarta: ANDI.
Suryawati. (2017). Teori Ekonomi Mikro. UPP, AMP YKPN. Yogyakarta: Jay.
Suwandi. (2015). Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap pertumbuhan
Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di
Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta: Deepublish.
Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9. Jakarta: Erlangga.
Todaro, M.P. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia l Tiga, Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daaerah.
World Bank. (2006). Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Published
2024-05-14
How to Cite
Miar, Zakiyah, W., Giovanni, J., & Cerisma T, S. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 18(1), 72-88. https://doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887
Section
Articles